awal-mula-249-nakes-di-ntt-dipecat-bupati-usai-demo-naik-gaji
Awal Mula 249 Nakes di NTT Dipecat Bupati usai Demo Naik Gaji
Casino Online – Bupati Manggarai Herybertus GL Nabit jalankan pemecatan pada 249 tenaga kesehatan (nakes) non-aparatur sipil negara (ASN). Pemecatan selanjutnya dikerjakan setelah sebelumnya ratusan nakes jalankan unjuk rasa menuntut perpanjangan Surat Perintah Kerja (SPK) dan kenaikan gaji supaya setara bersama dengan upah minimum kabupaten (UMK).
“249 (nakes non-ASN yang dipecat), rata-rata ikut demo mereka,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Manggarai Bartolomeus Hermopan pada Selasa (9/4/2024) dikutip dari detikBali.
Sebelumnya lebih kurang 300 nakes non ASN jalankan unjuk rasa di Kantor Bupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada 12 Februari 2024. Aksi ke dua yang dikerjakan oleh nakes dari 25 puskesmas selanjutnya kembali dikerjakan di DPRD Manggarai pada 6 Maret 2024.
Selain menuntut kenaikan gaji dan perpanjangan SPK, mereka termasuk menghendaki kenaikan tambahan penghasilan (tamasil) dan penambahan kuota seleksi Pegawai Pemerintah bersama dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.
Awal Mula 249 Nakes di NTT Dipecat Bupati usai Demo Naik Gaji
Selama ini, para nakes non-ASN yang bekerja di Kabupaten Manggarai cuma menerima upah sejumlah Rp 400 ribu sampai Rp 600 ribu per bulan. Mereka menilai, jumlah upah yang di terima selanjutnya tidak lumayan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.
Bartolomeus menyebutkan tidak tersedia nakes non-ASN baru yang diberikan SPK oleh Bupati Manggarai. Nakes non-ASN yang menerima perpanjangan SPK adalah mereka yang sudah bertahun-tahun bekerja
“Tidak memperpanjang SPK untuk 2024 menjadi April. Dengan tidak diperpanjang itu, tersedia kemungkinan tidak bekerja lagi,” ungkap Bartolomeus.
Sementara itu, Bupati Manggarai Herybertus menyebutkan bahwa ia sebetulnya tidak dulu berniat untuk jalankan pemecatan ratusan nakes non-ASN tersebut. Herybertus mengaku awalannya ia cuma tidak memperpanjang SPK nakes honorer tersebut. Namun, aksi unjuk rasa yang dikerjakan di DPRD Manggarai mengubah keputusan tersebut.
Ia mengklaim sejak th. selanjutnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai sejak th. sudah berusaha untuk menjaga nakes non-ASN. Menurutnya, keberadaan nakes terlampau dibutuhkan untuk memastikan tercapainya target pembangunan di bidang kesehatan.
“Di segi lain, Pemkab tidak dambakan angka pengangguran meningkat tajam yang akan berdampak pada banyak hal,” kata Herybertus.
Ratusan nakes non-ASN yang dipecat itu lantas mengemukakan permohonan maaf. Mereka termasuk menghendaki kepada Bupati Manggarai supaya bisa kembali dipekerjakan.
“Kami minta maaf kemungkinan tersedia kata-kata yang tidak sopan pada saat ditemui wartawan pada saat wawancara. Mungkin tersedia tutur kata kami yang tidak berkenan,” kata Koordinator Forum Nakes non ASN Elias Ndala.
Tanggapan Kemenkes
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyebutkan bahwa sistem pengangkatan nakes merupakan kewenangan dari setiap daerah. Prosesnya dikerjakan sesuai bersama dengan ketersediaan anggaran dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pemerintah setempat.
“Ini merupakan kewenangan daerah tentang pengangkatan nakes sebab bergantung kebutuhan, prioritas, dan ketersediaan anggaran. Ada pertimbangan dari segi evaluasi kinerja ataupun efektivitas nakes yang kemungkinan terlampau banyak,”
“Selain itu, gaji yang dibayarkan tidak sesuai supaya pertimbangan-pertimbangan ini diambil. Untuk sesuaikan bersama dengan keadaan tersebut, tetapi diiringi bersama dengan kinerja yg diharapkan,” tambahnya lagi.
Ia bicara bahwa Kemenkes sebetulnya sudah menetapkan standar nakes di puskesmas dan tempat tinggal sakit di seluruh Indonesia. Standar yang sudah tersedia diharapkan bisa diterapkan bersama dengan baik oleh setiap pemerintah daerah.
Hal ini pasti saja terlampau penting supaya kualitas layanan dan juga kesejahteraan tenaga kesehatan yang bekerja bisa terjaga bersama dengan baik.
“Kemenkes sudah menyebabkan standar nakes di puskesmas dan tempat tinggal sakit, dan diharapkan bisa dipenuhi oleh daerah. Sesuai bersama dengan tahapan kapabilitas daerah,” tandasnya.